Kode Etik

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Media siber sebagai bagian dari kemerdekaan pers di Indonesia wajib dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pedoman ini disusun oleh Dewan Pers bersama komunitas pers sebagai rujukan bagi pengelolaan media siber yang sehat dan kredibel, mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

1. Ruang Lingkup

• Media Siber adalah seluruh platform media yang menyebarluaskan konten jurnalistik berbasis internet sesuai dengan ketentuan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.

• User Generated Content (UGC) adalah konten yang dibuat oleh pengguna, seperti artikel, komentar, gambar, audio, dan video yang dipublikasikan melalui media siber.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

• Setiap informasi yang disajikan harus melalui proses verifikasi untuk menjaga akurasi.

• Untuk berita yang berpotensi merugikan pihak lain, media wajib menyertakan konfirmasi dari pihak terkait.

• Pengecualian hanya berlaku jika:

  • Informasi menyangkut kepentingan publik yang mendesak.

  • Sumber berita kredibel dan disebutkan secara jelas.

  • Subjek berita tidak dapat dihubungi, dengan catatan bahwa berita menyebutkan bahwa konfirmasi masih dilakukan (ditulis dalam kurung dan huruf miring).

• Media wajib melakukan pemutakhiran (update) berita disertai tautan ke berita sebelumnya setelah verifikasi diperoleh.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

• Media siber harus menyediakan syarat dan ketentuan publikasi konten pengguna.

• Pengguna wajib mendaftar dan masuk (log-in) sebelum mengunggah konten.

• Konten pengguna dilarang mengandung:

  • Kebohongan, fitnah, pornografi, atau kekerasan.

  • SARA, ujaran kebencian, atau diskriminasi.

  • Konten yang merendahkan martabat orang lain.

• Media berhak untuk menyunting atau menghapus konten pengguna yang melanggar ketentuan.

• Wajib tersedia fitur pelaporan konten bermasalah yang mudah diakses.

• Konten bermasalah harus dihapus maksimal 2×24 jam setelah laporan diterima.

• Media dibebaskan dari tanggung jawab atas isi UGC, kecuali tidak mengambil tindakan setelah pengaduan diterima.

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

• Media wajib mematuhi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab dari Dewan Pers.

• Ralat, koreksi, atau hak jawab wajib:

  • Dihubungkan dengan berita asli.

  • Mencantumkan waktu pemuatan koreksi/ralat.

• Jika berita diambil media lain:

  • Tanggung jawab tetap pada media pembuat pertama.

  • Media pengutip wajib ikut memuat koreksi.

  • Media yang tidak ikut mengoreksi bertanggung jawab penuh secara hukum.

• Media yang menolak hak jawab dapat dikenakan denda hingga Rp500.000.000.

5. Pencabutan Berita

Berita tidak bisa dicabut karena tekanan eksternal, kecuali:

• Mengandung unsur SARA, kesusilaan, atau melibatkan anak di bawah umur.

• Atas pertimbangan khusus dari Dewan Pers.

• Alasan pencabutan harus dijelaskan secara transparan kepada publik.

• Media lain yang mengutip berita tersebut wajib mengikuti pencabutan.

6. Iklan

• Media wajib membedakan secara jelas antara konten editorial dan iklan.

• Konten berbayar wajib diberi label, seperti:

  • “Iklan”, “Advertorial”, “Ads”, “Sponsor”, atau sejenisnya.

7. Hak Cipta

• Media siber wajib menghormati hak cipta dan tunduk pada peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia.

8. Pencantuman Pedoman

• Pedoman ini wajib dicantumkan di situs secara terbuka dan mudah diakses, sebagai bentuk komitmen terhadap etika jurnalistik dan keterbukaan publik.

9. Sengketa

• Semua bentuk sengketa yang timbul terkait pelaksanaan pedoman ini akan diselesaikan oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki otoritas.

Jakarta, 3 Februari 2012
Ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers pada tanggal tersebut